Selama tahun 2011 ini, berbagai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional patut dikritisi. Pasalnya, capaian kinerja pemerintah di bidang pendidikan tak menunjukkan hasil yang signifikan.
Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar menilai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sudah mulai kehilangan orientasi. Raihan menyebutkan, salah satu kebijakan yang dirasakan kehilangan orientasi adalah masalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, kenaikan anggaran BOS ternyata tidak efektif mencegah dari praktek pungutan.Bahkan, naiknya anggaran pendidikan di APBN, ternyata tak signifikan dalam mendongkrak kualitas pendidikan. “Kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan ternyata tak berbanding lurus dengan upaya penghentian siswa putus sekolah,” terang Raihan di Gedung DPR RI, Jakarta, belum lama ini.
Raihan menuding pemerintah, terkesan membiarkan berbagai komersialisasi dan pungutan yang marak terjadi di dunia pendidikan. Akibatnya, masyarakat kurang mampu tak bisa mendapatkan layanan pendidikan.
“Hasilnya, pemerintah justru membuat beberapa kebijakan yang menghambat akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan itu pun hanya bersifat asesoris,” jelasnya.
Contoh lain, sebut Raihan, kebijakan pemerintah soal Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Raihan juga menganggap pemerintah terkesan hanya ingin memperlihatkan kemewahan dan kemegahan bangunan fisik. Sayangnya, kata Raihan menambahkan, Pemerintah malah terkesan membuka celah pungutan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, khususnya pasal 16 ayat (1).
Kebijakan itu dianggap sangat berpotensi menghambat penuntasan program wajib belajar 9 tahun, karena menghambat siswa miskin atas layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. “Alhasil, RSBI pun menjadi sarana seleksi status sosial dan menciptakan segregasi sosial di kalangan masyarakat,” tandasnya. (cha/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar